JAKARTA-Pemerintah berencana mengalokasikan dana abadi kebudayaan mulai tahun depan.Dengan adanya alokasi tersebut,para seniman & budayawan diseluruh tanah air diharapkan tidak lagi kebingungan dalam menghelat kegiatan.Presiden Joko Widodo mengumumkan itu dalam pertemuan dengan sejumlah budayawan & seniman di Istana Merdeka,Jakarta kemarin (11/12).Rencananya,dana yang dialokasikan Rp.5 Triliun untuk 5 tahun ke depan.Mereka yang hadir,antara lain penyair Gunawan Muhammad & M.Aan Mansyur,perupa Dolorosa Sinaga,musisi Franki Raden & Gilang Ramadhan serta sutradara Muoly Surya.Menurut Gunawan Muhammad,keputusan tersebut merupakan kelanjutan dari hasil Kongres Kebudayaan Nasional yang digelar akhir pekan kemarin.GM,sapaan akrabnya mengapresiasi kebijakan tersebut.Sebab,keberadaan dana kebudayaan itu sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga eksistensi kebudayaan.Dalam praktiknya,selama ini,budayawan & seniman kerap kesulitan penganggaran dalam membuat event."Putu Wijaya bertahun-tahun kalau dia mentas dapat dari mana?Dia mentas minta sini,minta sana,"imbuhnya.Sementara itu,Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan/Kemendikbud Hilmar Farid menyatakan,anggaran kebudayaan sebetulnya selama ini sudah tersedia yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan & Kebudayaan,hanya prosedur & persyaratannya sangat sulit."Kalau misalnya kita bikin festival,bikin kegiatan,kalau dengan administrasi yang ada sekarang terasa terhambat.Sehingga perlu ada suatu mekanisme yang jauh lebih fleksibel,"ujarnya.Selain itu,lanjut dia dalam skema yang ada saat ini,event maupun festival dibuat pemerintah.Disitu,budayawan & seniman bisa masuk kerangka kegiatan yang dibuat pemerintah.Namun,dengan dana abadi kebudayaan,skemanya dibalik."Orang yang bikin festival karena sejatinya kegiatan kebudayaan yang menjalankan masyarakat.Peran pemerintah sebagai fasilitator akan jauh lebih kuat,"imbuhnya.Terkait lembaga pengelola keuangannya,Hilmar belum bisa memastikan apakah akan dibawah pengelolaan pihaknya atau tidak.Namun,dia memperkirakan akan dibuat seperti Badan Layanan Umum/BLU seperti LPDP.dengan skema BLU,pengelolaan bisa di luar birokrasi."Karena pasti memerlukan banyak tenaga seperti kurator,menilai mana yang proposal yang tepat yang masuk,didukung atau tidak,mendiskusikan kebijakan secara umum,"tuturnya.Terkait kesenian apa saja yang bisa dibiayai,Hilmar menyebutkan bisa sangat luas,bukan hanya proyek kesenian,tapi juga bisa menyasar ke pengembangan pengetahuan tradisional."Platform nya sangat luas.Kita perlu keterlibatan para ahli.Dari birokrasi memberikan platformnya,para ahli yang kemudian merumuskan,"katanya.(Di kutip dari Jawa Pos,12 Desember 2018).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar