Bappeko Gelar Musrenbag Tahun 2018:Usulan Masyarakat Meningkat Rp 214 Miliar Lebih.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbag)Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD)Kota Mojokerto tahun 2018 digelardi Astoria Rabu 30 Maret 2017 kemarin.Usulan Masyarakat pada Musrenbag tahun 2018 meningkat sebanyak 463 program dan 3.237 kegiatan dengan membutuhkan dana sebanyak Rp 844.715.653.661.Kepala Badan Perencana Pembangunan Kota(BAPPEKO)Mojokerto Harlistyati SH MSi mengatakan musrenbag untuk mensinkronkan rencana program pembangunan dari aspirasi masyarakat dan perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan pemerintah,sehingga dapat merumuskan rencana program yang seimbang yang benar benar bermanfaat dan dapat dinikmati seluruh warga masyarakat.Semantara itu Wali Kota Mojokerto Mas"ud Yunus mengatakan dalam musrenbag ini memastikan seluruh usulan masyarakat masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah,apabila usulan"botton up"(dari masyarakat ke pemkot)tersebut belum terakomodir(terserap)bakal dimasukkan dalam usulan program organisasi perangkat daerah(OPD).Ditambahkan Wali Kota bahwa musrenbag kali ini mempunyai tema "Mewujudkan investasi dan kemandirian ekonomi daerah"Pak Mas"ud berharap tahun 2018 invertasi di Kota Mojokerto bisa berkembang,karena sarana dan prasarana dan infrakstrukturnya sudah banyak yang kita bangun,kalau investasi berkembang di kota mojokerto setidaknya bisa menekan angka pengangguran dan angka kemiskinan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.Acara musrenbag dibuka Wali Kota Mojokerto Mas"ud Yunus dihadiri Ketua DPRD Kota Mojokerto,Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur,Kepala Bakorwil Pemerintah dan Pembangunan Bojonegoro,Forkopindo.Sekda,dan undangan dari berbagai unsur masyarakat di Kota Mojokerto.(Dikutip Radar Mojokerto 30 Maret 2017).

Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Mojokerto memasang 50 Hotspot yang tersebar di Kota.

Tahun ini Pemkot kembali memanjakan warga kota dengan penyediaan layanan internet secara gratis,tak kurang dari 50 titik hotspot internet di pasang di area publik.Sedangkan hotspot di Terminal Kertajaya dipreteli lantaran sudah dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Jatim.Hampir di seluruh kawasan kota sudah dilengkapi dengan fasilitas internet gratis yaitu HOTSPOT.Setidaknya di setiap kantor Kelurahan dan Kecamatan sudah beroperasi layanan hotspot.Di luar itu terdapat di sejumlah area pubik seperti Taman Benteng Pancasila.Alun alun Kota Mojokerto,Tempat Pembuangan Akhir(TPA)Randegan,kantor kantor instansi pemerintahan,hingga Rumah Sakit Umum Daerah.Ketersediaan informasi lewat jaringan internet memang harus menjangkau semua lokasi.Makanya Pemkot harus bisa menjankau 18 Kelurahan di kota demi kemudahan informasi ungkap Bapak Suhartono,Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi(Diskominfo)Kota.Pihaknya merinci dari 50 titik hotspot tersebut sebanyak 35 titk diantaranya berada di kantor kantor pemerintahan dan tenpat layanan medis,rumah sakit umum.Tahun ini pihaknya bakal merampungkan sebanyak 15 titik hotspot lagi.Lokasi Publik yang ramai dikunjungi masyarakat seperti Taman Kehati,Taman Benteng Pancasila(Benpas)dan Taman Pulorejo.Disitu diberi satu titik hotspot termasuk di TPA Randegan sedang lokasi publik yang ramai seperti Alun alun kota mojokerto diberi empat titik hotspot.Di luar itu ada pula titik hotspot di Pasar Kliwon yang tahun ini sejalan dengan revitalisasi pasar kliwon yang tahun ini dioperasikan area pasar kulinernya.Lokasi hotspot berada di stan kuliner sehingga bisa diakses masyarakat secara luas.(Dikutip Radar Mojokerto 29 Maret 2017).

RSUD KOTA BANTAH TOLAK PASIEN,Dinkes kumpulkan semua rumah sakit di Pemerintah Kota.

RSUD dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto membantah menolak permintaan pelayanan dari pasien BPJS Kesehatan Sabtu 10 Maret 2017.Hal itu diungkapkan Direktur RSUD dr.Wahidin Sudiro Husodo DR.Sugeng Mulyadi.Sugeng menambahkan sesuai SOP, pasien BPJS Kesehatan yang datang ke Rumah Sakit dengan kondisi darurat memang diwajibkan membawa rujukan,oleh sebab itu pasien harus meminta surat itu ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama(FKTP).Bagi rumah sakit rujukan tersebut harus ada.karena sebagai bukti bahwa pihaknya telah melakukan pelayanan tehadap pasien BPJS Kesehatan kita menjalankan sesuai dengan prosedurnya mereka(BPJS).Karena kalau tidak ada rujukan kita tidak akan bisa diklaimkan, ujar dr.Sugeng.Sementara itu Kepala Dinkes Kota Mojokerto Christina Indah Wahyu mengaku tanggal 14 maret akan mengumpulkan seluruh Fasilitas Kesehatan baik Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta,Puskesmas,IGD,maupun Dokter Pelayananan Kesehatan dengan BPJS Kesehatan untuk membahas Perbaikan Sistem Pelayanan.Selain itu pertemuan tersebut membahas tentang Standar Emergency bagi pasien,jangan sampai standarnya sudah ada tapi memahami kondisi riil di lapangan tidak mengerti,ungkap Kepala Dinkes Kota Mojokerto.Bu Indah menyayangkan masih terjadinya kasus penolakan pasien hanya karena tidak membawa Surat Rujukan.Karena bag i warga kota kejadian tersebut sudah dilakukan antisipasi sebelumnya apabila Faskes Pertama tutup,masyarakat bisa melakukan pelayanan ke Puskesmas Rawat Inap.(Dikutip Radar Mojokerto 14 Maret 2017)..

Arisan RW Di Lingkungan Kradenan Kelurahan Kauman Kota Mojokerto

Pada Tanggal 10 Maret 2017 di setiap bulannya ibu,ibu para istri mantan RT/RW dan tokoh Masyarakat di Lingkungan Kradenan Kelurahan Kauman di RW 03 baik yang masih menjabat maupun purna mengadakan Arisan Rutin Kali ini bertempat di Rumah Ibu Sri Suharti yang juga merupakan anggota KIM RAJAWALI dan TP PKK tingkat RW. .

TIM SAPU BERSIH PUNGLI,KOTA MOJOKERTO MASYARAKAT DIIMBAU PROAKTIF

Pemerintah kota terus menguatkan tekad untuk memberantas pungutan liar di lingkungannya,sesuai dengan visinya sebagai kota pelayanan tentunya Pemkot Mojokerto terus meningkatkan pelayanan dengan cepat,tepat,dan akurat.hal ini disampaikan Walikota Mojokerto Mas'ud Yunus Senin 6Maret2017 di Hall Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto dalam Sambutan Pembukaan Sosialisasi Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Kota Mojokerto.Lebih lanjut Walikota Mas'ud Yunus mengatakan kalau ada tindakan di luar ketentuan berarti itu pungli.Masyarakat harus berani lapor,imbuhnya karena lanjut Walikota dengan adanya laporan dari Masyarakat maka tim saber pungli dapat bertindak,kita harus meminimalisir pungli,masyarakat harus proaktif melaporkan tegas Walikota Mojokerto.Sosialisasi upaya pencegahan praktik pungutan liar Kota Mojokerto ini dihadiri Ketua Tim Saber Pungli Kota Mojokerto,Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Damdim 0815,diikuti puluhan Kepala Organisasi Perangkat Daerah(OPD),Camat,Lurah,serta Kepala Sekolah se Kota Mojokerto.(Dikutip Radar Mojokerto,7Maret2017).