Mudah Bikin Lagi,Blokir Sulit Efektif dan Blokir Efektif Untuk Skala Kecil.

Pemblokiran situs yang di rancang Pemerintah untuk mengatasi konten negatif dianggap tidak cukup efektif.Praktisi Tekhnologi Informasi dan ahli keamanan informasi ITB Budi Rahardjo menuturkan,Cara-cara blokir situs atau dari hulu itu tidak mendidik sama sekali."Malah orang bisa jadi akan melakukan enkripsi,malah susah di pantau atau di monitor.Orang berupaya menutup-nutupi,ulasnya kemarin (3/!)Blokir sulit efektif karena sangat mudah bagi sebuah situs yang di blokir itu beralih atau membuka situs lainnya.Hanya perlu membeli hosting baru atau mengganti alamat internet protecol (IP) baru."Blokir domain,bisa buka domain baru lagi.Akibatnya kuat-kuatan,apalagi kalau diutnya banyak"kata Pak Budi.Budi mencontohkan,pemblokiran situs judi akan sulit karena perputaran uang yang bisa jadi sangat besar.Sehingga pemilik situs dengan mudah membuka situs baru.Bukan hanya itu,menurut Budi,pemblokiran situs dengan mengais (crawling) tersebut bisa menjadi alat yang berbahaya untuk kebebasan berpendapat.Sebab,tak tertutup kemungkinan pemerintah akan menutup pula situs-situs yang tidak sejalan dengan kebijakannya.Jadi,sasarannya bukan hanya konten pornografi atau berbau radikalisme dan teroris."Apakah akan pakai tangan besi main blokir tutup begitu saja seperti tiongkok?"ucapnya.Menurut Budi,yang lebih memungkinkan dan efektif adalah blokir dalam skala kecil.Misalnya level sekolah,kampus atau lingkungan apartemen.Dia mencontohkan di ITB ada kebijakan untuk memblokir konten-konten tersebut.Dalam lingkup yang lebih kecil itu bisa lebih mudah diatur.Banjir konten negatif itu perlu diperangi dengan sebanyak-banyaknya konten positif di internet.Itu menjadi tugas semua pengguna internet bukan hanya pemerintah.Selain itu,diperlukan edukasi kepada pengguna internet soal bahaya konten negatif."Ibaratnya masak tiap hari hanya ada pencurian saja?Kan hal-hal baik-baik lainya juga banyak"ujar pak Budi.
Lebih lanjut,yang perlu diperjelas pula dalam penggunaan sistem blokir oleh Kemenkominfo itu terkait dengan mekanisme.Misalnya soal klarifikasi dari pemilik konten bila ternyata salah blokir.Termasuk ada tidaknya pemberian ganti rugi bila kesalahan itu terjadi.Akuntabilitas tim pengawas di balik aplikasi tersebut juga harus diperjelas."SOP-nya harus jelas,kalau salah blokir gimana prosedurnya"kata Budi.(Dikutip Dari Head Line Jawa Pos 4 Januari 2018).