Senin, 08 Juli 2019
PEMKOT MOJOKERTO HARUS GENJOT INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN.
MOJOKERTO-Predikat Kota Pendidikan pantas disematkan kepada Kota Mojokerto.Layanan pendidikan di Kota Onde-onde ini buktinya menjadi primadona masyarakat.Tak hanya dari Kota Mojokerto tapi juga masyarakat lintas daerah.Hanya saja,untuk menunjang peningkatan kualitas layanan butuh terus menggenjot infrastruktur pendidikan.Di kawasan kota,bermukim sekolah negeri dan swasta.Sekolah negeri mulai tingkat SD dan SMA dikenal menjadi jujukan warga.Tak hanya kota tapi juga luar kota.Tingkat SMP sekolahnya dikenal kerap menghasilkan lulusan yang jempolan.Beberapa kali tercatat mampu menembus nilai ujian nasional tingkat regional.Sekolah negeri ditunjang aneka program yang mendukung proses pendidikan.Di antaranya,biaya sekolah gratis,seragam gratis,hingga layanan transportasi ke sekolah secara cuma-cuma pula.Hal ini tak pelak menjadi magnet masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah negeri di Kota.Sedangkan,sekolah swasta pun banyak bertebaran.Tak hanya sekolah yang berbasis pendidikan umum,di kota juga banyak madrasah dan pondok yang menawarkan layanan pendidikan aneka rupa.Yang mana,kualitas dan kuantitasnya kian tahun kian meningkat pula."Layanan pendidikan perlu ditingkatkan.Salah satunya dengan menambah infrastruktur pendidikan di sekolah negeri"ujar Sonny Basuki Rahardjo,anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto.Ia mengatakan,pembangunan pendidikan di Kota yang lebih merata masih butuh diintensifkan lagi.Melihat perkembangan PPDB,nyatanya peminat layanan pendidikan di Kota Onde-onde terus meningkat.Warga Kota sendiri perlu dipastikan untuk mendapatkan sarana pendidikan yang layak."Dari PPDB menunjukkan layanan pendidikan di kota butuh ditingkatkan.Seperti penambahan sekolah hingga keberadaan lokal di sekolah-sekolah"jelas Sonny.Pihaknya mencontohkan,beberapa sekolah nyatanya butuh ditambah lagi.Seperti di kawasan Surodinawan yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi tapi jumlah sekolah negeri masih kurang memadai."Seperti di SD di Surodinawan itu,hanya satu.Sedangkan kalau melihat perkembangan permukiman di sekitarnya sangat padat"contohnya.Hal serupa juga muncul di tingkat SMPN 9 yang di kelilingi kawasan perumahan."Warga di daerah pemukiman padat harus berebut masuk sekolah tersebut.Sementara jumlah lokal di sekolah itu terbatas,"lanjut politisi Golkar ini.Pemerataan pendidikan dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan layanan pendidikan kepada warga Kota.Menurut catatan DPRD Kota,kawasan berpenduduk padat harusnya ditunjang dengan sarana prasarana pendidikan yang memadai.Ini untuk meningkatkan daya tampung sekolah ketika menerima peserta didik baru.Menyusul,sistem penerimaan siswa yang kini di dasarkan sistem zonasi.Ini terbukti saat PPDB tahun ini.Masih ada warga kota yang belum dapat amsuk sekolah negeri meski PPDB telah menerapkan sistem zonasi.Keterbatsan sekolah lokal ditaksir sebagai penyebabnya.Alhasil,PPDB tingkat SMP & SD dilakukan pendaftaran gelombang kedua.Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Amin Wachid,terkait pemerataan pendidikan pihaknya dalam waktu dekat bakal menggelar rotas-mutasi guru & kepala sekolah.Hal ini juga telah menjadi amanat dalam peraturan menteri pendidikan & kebudayaan,"tukasnya pekan lalu saat hearing PPDB di gedung dewan.Untuk itu,Dispendik membutuhkan dukungan banyak pihak untuk mewujudkan upaya pemeratan pendidikan di kota."Seperti rotasi guru & mutasi Kepala Sekolah tentu tidak mudah karena butuh kajian & seleksi.Untuk itu,kami juga butuh dukungan elemen pendidikan tak terkecuali DPRD Kota,"tandas Amin.Perlu diketahui,jumlah lulusan SD/MI mencapai 2.048 siswa.Sementara,daya tampung sekolah SMP swasta di Kota mencapai 944 siswa.Itu dari sebanyak 11 seklah.(Di kutip dari Radar Mojokerto,Jawa Pos,halaman 1,8 Juli 2019).
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar