DINSOS KOTA MOJOKERTO,SUSUN DATA KEMISKINAN DAERAH,BAKAL JADI ACUAN HINDARI KEKELIRUAN.

MOJOKERTO-Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mojokerto bakal menyusun Data Kemiskinan Daerah (DKD).Data tersebut diharapkan menjadi data induk sekaligus acuan pelaksanaan program pembangunan masyarakat di Kota Mojokerto.Kepala Dinsos Kota Mojokerto Sri Mujiwati mengaku,berkomitmen membuat data kemiskinan daerah.Data tersebut ditargetkan dapat rampung tahun 2019 ini."Saya sudah berkomitmen tahun ini harus betul-betul data kami paling tidak 95% sudah valid,"ungkapnya.Dilanjutkan Muji,rencana membuat data kemiskinan daerah itu agar pemerintah darah memiliki basis data yang akurat.Selama ini,basis data masih menggunakan Bank Data Terpadu/BDT yang dibuat tahun 2015 lalu."Kalau kita BDT itu kan 2 tauh sekali,lha ini sudah 4 tahun belum ada pembaruan,"lanjut dia.Pemubautan Bank Data Baru itu,masih kata Muji,berdasarkan sifat data kemiskinan yang terbilang dinamis.Tiap tahun,,pihaknya melakukan verivikasi & validasi/verivali update data kemiskinan dari BDT."Kami verivikasi itu banyak perubahan.Ada yang sudah meninggal,sydah mampu,sampai pindah rumah.Sedangkan untuk penyesuaian memakan proses lama,"katanya.Secara teknis,pihaknya akan membuat tim,kemudian merancang metode pembuatan data kemiskinan daerah.Diantaranya ada tahapan musyawarah kelurahan/muskel.Sejauh ini,pembaruan atau updating data BDT dilakukan dengan proses verivikasi & laporan warga ke Sistem Layanan Rujukan Terpadu/SLRT.Sistem itu juga menampung laporan dari Pusat Kesejahteraan Sosial/Puskesos di tiap Kecamatan.Tahapan ditingkat kelurahan ini juga dimungkinkan munculnya kearifan lokal.Ini menyangkut data warga disuatu kelurahan tersebut.Sehingga,usulan perbaikan data juga melibatkan & legitimasi warga setempat.Ditargetkan,data kemiskinan daerah ini rampung pada tahun 2019 ini.Sehingga,ditahun selanjutnya setlah pengaplikasian data pada program pembangunan bakal diketahui tren penurunan atau kenaikannya,"sekarang banyak usulan SLRT & lain sebagainya.Inilah kami rangkum.Sebelum kami tetapkan,verivikasi mengacu 44 kriteria kemiskinan dari Menteri Sosial.Sebelum kami fix-kan nanti ada muskel.Dengan begitu,data kemiskinan yang dihasilkan tidak sampai muncul kekeliruan data atau informasi.Pelibatan instansi terkait juga dilakukan.Seperti Dispendukcapil,Bappeko,hingga akademisi.Nanti libatkan Dispenduk cocokkan data kependudukan juga data parsial yang dihimpun akademisi."tentu tidak mudah,tantangannya besar,"imbuhnya.Untuk itu,sifat data kemiskinan ini sangat dinamis & krusial.Namun,dengan adanya Puskesos & SLTR banyak orang datang menyampaikan kebutuhannya."Data kalau bagus akan jadi acuan yang tepat.Program nantinya berhasil dengan baik.proses ini tidak 1-2 tahun,"pungkasnya.(Di kutip dari Radar Mojokerto,Jawa Pos,28 February 2019,halaman 1).