MOJOKERTO-Wali Kota Mojokerto,Ika Puspitasari,Selasa (8/1) membuka acara rapat koordinasi program pembangunan dan verifikasi DPA SKPD Pemerintah Kota Mojokerto tahun anggaran 2019.Acara digelar di Hotel Novotel Surabaya dihadiri Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria.Sekretaris Daerah Harlistyati,Asisten serta Kepala OPD di jajaran Pemkot Mojokerto.Dalam kesempatan ini,Muhammad Valiandra,kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah 2 Kementerian Dalam Negeri menjadi narasumber.Dalam sambutannya,Ning Ita,sapaan Walikota Mojokerto menyampaikan apresiasi kepada Valiandra karena berkenan memberikan materi pada seluruh SKPD Pemkot Mojokerto.Hal ini merupakan sebuah kemajuan sesuai dengan slogan kepemimpinan Ning Ita yaitu Maju,Melangkah,Ayo Berbenah."kita jangan merasa terbebani dengan masa lalu kita yang tidak baik.Tetapi ini adalah titik awal kita dengan semangat baru.Di awal tahun 2019 ini untuk terus melangkah berbenah di internal kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,"tuturnya.Ning Ita kemudian menyampaikan atensinya kepada seluruh Kepala OPD yang merupakan bentuk perhatian setelah dilantik pada 10 Desember 2018 lalu.Tahapan yang pertama adalah penyususnan RJPMD tahun 2019-2023 yang merupakan penjabaran dari visi & misi selama 5 tahun kedepan.Guna terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing,mandiri,demokratis,adil & makmur,sejahtera & bermartabat.Untuk itu saya menyampaikan khususnya kepada saudara Sekretaris Daerah untuk mendukung dan berperan aktif dalam mewujudkan visi-misi saya.Diharapkan seluruh OPD bisa mengaplikasikan serta melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing"tegasnya.Tahun 2019 ini adalah masa transisi dari RPJMD sebelumnya.Ning Ita berharap kepada masing-masing OPD agar dapat menyesuaikan pelaksanaan APBD 2019 ini untuk mengarah pada RPJMD yang baru,yang sekarang masih dalam proses penyusunan.Menjadi atensi Wali Kota Mojokerto bahwa amanat 'undang-undang/mandatoris spanding urusan pendidikan minimal 10% dari total belanja dan belanja infrastuktur daerah minimal 25 persen.Untuk APBD tahun 2019 anggaran pendidikan & kesehatan sudah memenuhi mandatoris spanding,akan tetapi untuk infrastruktur hanya 18,03%.Untuk memenuhi hal itu,Ning Ita menekanlan beberapa hal."Masing-masing OPD harus melakukan efisiensi anggaran dengan melaporkan kepada saudara Sekretaris Daerah & Kepala BPPKA.Guna melaksanakan program kegiatan yang sesuai visi-misi saya,pada triwulan ketiga & keempat tahun 2019,"tuturnya.Adapun anggaran yang harus didefisiensi adalah biaya perjalanan dinas,sosialisasi,study banding,& kegiatan-kegiatan lain yang bersifat seremonial."Saya menargetkan untuk perubahan APBD tahun anggaran 2019 ini agar bisa dipercepat waktunya.Supaya program pembangunan yang menjadi atensi tersebut dapat segera dilaksanakan,"tegas Ning Ita.Walikota juga menuturkan agar semua kegiatan tahun 2019 pada aplikasi SIRUP paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun 2019.Ning Ita menyampaikan agar program pembangunan gedung serta infrastruktur lainnya yang dibiayai pemerintah agar dilaksanakan dengan desain arsitektur yang bercorak khas Majapahit."Saya harap seluruh OPD memperhatikan beberapa hal yang menjadi atensi saya,segera laksanakan program yang sudah direncanakan agar pembangunan di Kota Mojokerto dapat segera dinikmati oleh seluruh masyarakat,"pungkasnya.(Di kutip dari Radar Mojokerto,Jawa Pos,9 Januari 2019).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar