Wali Kota Mojokerto Teken Komitmen Pemberantasan Korupsi,Bakal Laksanakan Penganggaran E-Budgeting.

MOJOKERTO KOTA-Wali Kota Mas'ud Yunus menghadiri Rapat Koordinasi & Penanda tanganan Komitmen bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang di selenggarakan di Gedung Grahadi Jalan Gubernur Suryo,Rabu (7/3/2018).Kegiatan yang di gelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini di hadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo,Pimpinan KPK Laode M.Syarif,Sekretaris Irjen Kemendagri Ir.Sutejo,MM.Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto,Direktur Pengembangan Iklim Usaha & Kerja sana Internasional LKPP Gusmelinda Ramli,Koordinator Korsupgah Asep Rahmat Suwandi,Sekdaprof Jatim,serta 38 Kepala Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur.Di acara ini,Gubernur jawa Timur Soekarwo & sejumlah Kepala Daerah di Jawa Timur menandatangani 9 Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yaitu :
1.Melaksanakan proses perencanaan & penganggaran yang mengakomodir publik bebas intervensi pihak luar melalui implementasi e-planning & e-bugdeting.
2.Melaksanakan pengadaan Barang & Jasa berbasis elektronik secara mandiri & penggunaan e-procurement.
3.Melaksanakan pelayanan Terpadau satu pintu & proses penerbitan perijinan pengelolaan Sumber Daya Alam yang terbuka.
4.Melaksanakan tata kelola Dana Desa yang efektif & akuntabel.
5.Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan internal Pemerintah sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6.Memperkuat sistem integritas pemerintahan melalui pengendalian gratifikasi & LHKPN.
7.Membangun sinergitas & partisipasi seluruh masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan
8.Melaksanakan perbaikan pengelolaan sumber daya manusia & penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai
9.Melaksanakan perbaikan management aset daerah & optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem,prosedur,& aplikasi yang transparan & akuntabel.
Pimpinan KPK.Laode M.Syarif mengatakan,apa yang tertuang di dalam pernyataan Komitmen Bersama itu adalah hal-hal yang menurut KPK rawan terjadi korupsi."Area yang ingin kami hilangkan itu terdiri dari pengadaan barang & jasa,perijinan,pengelolaan anggaran keuangan & peningkatan pengawas internal pemerintah,"ujarnya.Dia mengatakan,capaian Jawa Timur lebih bagus dengan daerah-daerah lain di Indonesia."walaupun kemarin ada beberapa yang tersangkut (kasus korupsi) di harapkan itu tidak terjadi lagi,"katanya.Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan secara sistem yaitu melalui E-Budgeting pencegahan tersebut sudah luar biasa,namun masalah utama dalam beberapa kasus yang terjadi adalah integritas."Integritas memang menjadi permasalahan serius,kita akan mencari cara yang terbaik untuk mendeteksi integritas,"kata Pak De karwo.Sementara itu,Wali Kota Mas'ud Yunus mngatakan akan melaksanakan komitmen bersama program pemberantasn korupsi terintegrasi."Pemkot akan melaksanakan sistem penganggran melalui e-budgeting.Sedangakan terkait pembinaan personil dengan menumbuhkan & menerapkan budaya integritas yang di lakukan mulai dari pimpinan,hingga staf yang ada di bawahnya,"ungkapnya.(Di kutip dari Radar Mojokerto,8 Maret 2018).