MOJOKERTO KOTA-Jumlah warga tidak mampu dan terdampak Covid-19 yang belum menerima Bantuan Sosial (Bansos) Tunai atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kota Mojokerto terus bertambah.Untuk itu,pemkot kembali menyediakan jumlah pagu atau kuota bagi mereka yang belum tercover kucuran dana sebesar Rp.600 ribu/bulan itu.Tak tanggung-tanggung,kuota yang dibuka kali ini mencapai 10.500 kepala keluarga/KK atau penerima.Walikota Ika Puspitasari menyebutkan,jumlah masyarakat tidak mampu maupun warga terdampak Covid-19 yang belum mendapat jatah bansos di Kota Mojokerto masih cukup banyak.Bahkan,data tersebut masih terus mengalami grafik kenaikan pasca Pemkot membuka alur pelaporan bansos melalui website resmi."Datanya ,masih terus bertambah.Baik laporan melalui link aplikasi maupun verivikasi oleh fasilitator dilapangan,"terangnya usai mengunjungi penyaluran bantuan sosial tunai di Kantor Kelurahan Wates,Selasa (12/5).Menurutnya,data warga yang tidak tercover bansos atau juga dikenal bantuan tunai langsung/BLT sebesar Rp.600 ribu/bulan itu diperkirakan akan terus bertambah.Terlebih,pihaknya membuka layanan pelaporan Kamis (14/5) pukul 24.00 besok."Dari data yang terkumpul nanti berapa,baru akan kami eksekusi secara bersama-sama,"tandas Ning Ita,sapaan akrab Walikota.Seluruh laporan data yang terkumpul selanjutnya akan diverivikasi & divalidasi untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan penanganan dampak Covid-19.Sedikitnya,total kuota bantuan yang dibuka kali ini sebanyak 10.500 KK."Ada 5.500 KK ( dari APBD) & dari provinsi 5.000 KK dari pemerintah provinsi."rincinya.Orang nomor 1 di Pemkot Mojokerto ini,memaparkan,bantuan dari masing-masing bantuan tersebut juga beragam.Kucuran yang berasal dari Pemprov berupa bansos tunai sekitar Rp.200 ribu.Sedangkan yang bersumber dari APBD berupa sembako senilai Rp.300 ribu.Masing-masing disaliurkan setiap bulan per KK yang diterima selama triwulan."Sehingga kami harus memilah & memverivikasi berdasarkan kriteria.berdasarkan kriteria.Jadi ada yang nerima berupa sembako & ada bansos tunai dari provinsi,"tegasnya.Sementara itu,berdasarkan dari data Dinas Sosial/Dinsos Kota Mojokerto per Selasa (12/5) pukul 12.15 kemarin,total data yang masuk lewat link pengaduan bansos sebanyak 564 laporan.Paling tinggi berasal dari warga yang belum mendapatkan bantuan sebanyak 55 KK,kemudian warga tidak tepat sasaran 30 KK,serta warga mampu tapi menerima bantuan sejumlah 19 KK.Jumlah tersebut belum termasuk data warga yang melaporkan langsung dengan mendatangi kantor dinsos.Selain itu,juga belum ditambah laporan dari verivikator lapangan yang menemukan sebanyak 526 warga yang tidak tepat sasaran karena telah meninggal dunia,pindah alamat,setta masuk katagori ekonomi mampu.Seluruh data penerima itu telah dilakukan pemblokiran & penundaan pencairan.Selanjutnya,imbuh Ning Ita,pihaknya juga mengaku bakal mengusulkan pencoretan & pengalihan penerima kepada yang lebih berhak.Namun,dia berdalih jika kewenangan itu berada di tingkat pusat."Mekanismenya tentu akan kita usulkan ke pusat.Karena data ini kan turunnya dari pusat,"pungaksnya.(Di kutip dari Radar Mojokerto,Jawa Pos,13 Mei 2020).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar