Percepatan Penanganan Di 260 Kota/Kabupaten:Target Stunting (Gizi Buruk Ibu Hamil,Batita Dan Balita) Di Bawah 20 %.

JAKARTA-Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo akan dilakukan secara menyeluruh.Mulai pemberian gizi cukup bagi bayi sejak dalam kandungan hingga peningkatan kualitas SDM manusia dewasa.Di bidang kesehatan,misalnya salah satu yang menjadi fokus penggunaan anggaran 2020 adalah menurunkan jumlah 'stunting'.Sebagaimana diketahui,penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir.Sekretaris Jenderal Kemenkes drg Oscar Primad menuturkan,sesuai dengan pidato presiden saat penyampaian pengantar pemerintah atas RUU tentang APBN 2020 beserta nota keuangannya di gedung DPR (16/8),percepatan penanganan stunting tahun depan diperluas ke 260 kota/kabupaten dari yang sebelumnya 160 kota/kabupaten pada 2019.Dalam RPJMD 2020-2024,kata dia,penekanan angka stunting ditargetkan menjadi 19 persen pada 2024.Saat ini angka stunting masih tinggi.Menurut riset,dasar kesehatan (riskesdes),angkanya menjadi 30,8 persen."Upaya ini harus dilakukan dengan maksimal dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif"kata dia sesuai upacara Hari Kemerdekaan RI di gedung Kemenkes kemarin (17/8).Strategi nasional dalam menurunkan stunting dilakukan dengan intervensi gizi spesifik atau langsung menyasar anak,terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).Upaya yang dilakukan,antara lain,pemberian obat atau makanan untuk ibu hamil atau bayi berusia 0-23 bulan.Kemudian,intervensi gizi sensitif yang dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan seperti penyediaan air bersih atau sanitasi,pendidikan,gizi dan ketahanan pangan.Strategi penurunan stunting itu,menurut Oscar,harus dilakukan dengan bersinergi yang melibatkan beberapa kementerian lembaga serta koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.Peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui perbaikan akses dan mutu pelayanan kesehatan.Kemeskes akan melakukan pemerataan tenaga kesehatan.Program Nusantara Sehat (NS) yang sudah berjalan dipertahankan.Selain itu,ada gerakan masyarakat hidup sehat (germas) yang dilakukan berbasis keluarga."Kegiatan promotif preventif digiatkan"kata Oscar.Dalam RAPBN 2020,anggaran kesehatan mencapai Rp 132,2 triliun.Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menegaskan perbaikan layanan kesehatan juga dilakukan dengan pembenahan BPJS."Dalam waktu dekat tentu saja akan kami cari solusi yang terbaik sesuai dengan defisitnya"ujar bu Puan.Beberapa opsi disiapkan Salah satunya menaikkan besaran iuran.Termasuk bagi peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayar APBN.Ada juga rencana untuk memanfaatkan dana kapitasi yang banyak mengendap di puskesmas."Itu juga salah satu opsi yang sudah kami pertimbangkan"jelasnya.Di luar dua opsi tersebut,bu Puan memastikan bahwa upaya pembenahan manajeman di internal BPJS akan dilakukan.Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi dari hasil audit BPKP belum lama ini."Komitmen dari semua pihak harus dijalankan dan dilakukan sehingga gotong-royong dalam masalah kesehatan ini"jelasnya.(Dikutip Dari Head Line,Jawa Pos,18 Agustus 2019).