Kota Mojokerto kembali mendapatkan penghargaan dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Mojokerto,Mas'ud Yunus pada Rapat Koordinasi Nasional(Rakornas)tahap 2,Senin 11 September 2017 di Hotel Mercuse Ancol Jakarta Utara,karena berhasil melakukan verifikasi dan validasi data KPM Rastra(bantuan pangan)non tunai dengan melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu.Dalam Rakor yang mengangkat tema Meningkatkan Peran Aktif Pemerintah Daerah Dalam Verifikasi Data Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin ini diikuti 188 Pemerintah Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.Tujuan Rakor ini agar terbangunnya dukungan dan komitmen antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk penanganan fakir miskin,pusat data dan informasi kesejahteraan sosial.Dalam rakornas ini juga diserahkan data terpadu penanggulangan fakir miskin sesuai dengan keputusan Menteri Sosial Nomor 57 tahun 2017 kepada setiap Propinsi,Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.Data yang diberikan tersebut merupakan data dasar untuk pelaksanaan program penaganan fakir miskin yang perlu di verivikasi dan divalidasi lagi oleh Pemerintah Daerah dengan harapan pelaksanaanya nanti tidak menimbulkan masalah.Mensos mengatakan terintegritasikannya data kemiskinan sangat penting agar progam Perlindungan Sosial yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat betul-betul komperehenship dan menyeluruh apalagi saat ini Pemerintah berupaya semakin banyak program yang diintregasikan melalui satu karti yakni Kartu Keluarga Sejahrtera (KKS) dengan sistem penyaluran non tunai.Hal ini memerlukan data yang terverivikasi dan valid agr bantuan yang diberikan tepat sasaran.Sementara itu,walikota Mas'ud Yunus mengatakan Penghargaan ini adalah bonus kerja tim.Meski mendapatkan Penghargaan bukan merupakan target utama,namun Walikota selalu mewanti-wanti agar data warga miskin selalu diverivikasi dan divalidasi dengan cepat."Sehingga percepatan integrasi data berbagai perlindungan sosial bisa akurat dan kesejahteraan di Kota Mojokerto dapat terwujud,"tuturnya.Kyai Ud mengatakan terintegrasikannya data kemiskinan sangat penting agar program Perlindungan Sosial yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat betul-betul komperehensif danm menyeluruh."Alhamdulilah menurut data Kementerian Sosial,angka kemiskian warga Kota Mojokerto menurun 1%.Kita peringkat ke 39 dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur dengan prosentase kemiskinan paling sedikit. di seluruh Jawa Timur,"sebutnya.Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di Kota Mojokerto menjadi satu-satunya yang diselenggarakan atas kerja sama Kementerian Sosial dan menjadi percontohan Kota/Kabupaten se-Indonesia.BPNT diselenggarakan dengan bekerja sama dengan bank dan menggunakan e-warung yang tersebar di Kota Mojokerto.(Di kutip dari Radar Mojokerto,12 September 2017).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar