Kota Mojokerto Raih Penghargaan Menteri Sosial,Terkait Verifikasi Dan Validasi Data BPNT.

Pemerintah Kota Mojokerto menerima penghargaan dari Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Hotel Grand Sahid Jaya,Jakarta Jum"at 25 Agustus.Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Mojokerto atas keberhasilannya melakukan verifikasi dan validasi data penerima Program Bantuan Pangan Non-Tunai dengan melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu.Penghargaan diberikan Menteri Sosial Khofifah kepada Wakil Walikota Suyitno yang hadir dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Data Terpadu 2017 tersebut.Sri Mujiwati,Kepala Dinas Sosial yang juga hadir mendampingi menyebutkan,se-Indonesia hanya 2 kota yang mendapatkan penghargaan nasional tersebut,yaitu Kota Mojokerto dan Kota Malang.Walikota Mojokerto Mas"ud Yunus di nilai oleh Kementerian Sosial sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan daerah yang telah berperan aktif dalam memutakhirkan dan memadankan data terpadu untuk penanganan fakir miskin dan perlindungan sosial.Data yang masuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) selalu dimutakhirkan sehingga bantuan yang diberikan untuk warga miskin benar-benar tepat sasaran.Pihaknya menyampaikan,penghargaan ini bukan target utamanya."Penghargaan ini adalah bonus kerja keras tim.Karena saya selalu mewanti-wanti agar data warga miskin selalu diverivikasi dan divalidasi dengan cepat,sehingga percepatan integrasi data berbagai perlindungan sosial bisa akurat dan kesejahteraan di Kota Mojokerto dapat terwujud,"tuturnya.Dikatakannya,terintegrasikannya data kemiskinan sangat penting agar perlindungan kesejahteraan sosial yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat betul-betul komperhensip dan menyeluruh."Alhambdulilah menurut data Kementerian Sosial,angka kemiskinan warga Kota Mojokerto menurun 1%.Kita Peringkat 38 dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur dengan prosentase kemiskinan paling sedikit se jawa Timur,"sebutnya.Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Mojokerto menjadi satu-satunya yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Kementerian Sosial dan menjadi percontohan Kabupaten/kota se Indonesia.BPNT diselenggarakan dengan bekerja sama dengan bank dan menggunakan warung yang disebar di Kota Mojokerto.E-warung itu sendiri di kelola oleh warga miskin penerima manfaat yang menyediakan tempat dan bersedia mengelola proses BPNT,sehingga warga miskin penerima manfaat tersebut dapat berdaya.Karena itu warga yang tadinya miskin dengan adanya E-Warung ini bisa menjadi warga mampu dan dapat berwirausaha.Pemberian BPNT ini prosesnya melalui kartu gesek yang didalamnya terdapat kantong-kantong bahan pokok yang dapat diambil.Kebutuhan yang disediakan sangat beragam,dari beras,gula,minyak goreng,telur,tepung,hingga mi goreng.Hal ini sesuai dengan survei kebutuhan masyakat.Dari verivikasi dan validasi data tersebut,penggunaan BPNT tidak dapat digunakan sembarang orang,karena terdapat juga PIN yang digunakan setelah menggesek kartu BPNT."Jika warga telah diverivikasi ternyata sudah menjadi warga mampu atau misalnya warga tersebut meninggal dunia,maka kartu tersebut otomatis tidak dapat digunakan.Inilah manfaat verivikasi yang kita lakukan sehingga memang benar-benar dapat tepat sasaran."katanya.(Dikutip dari Radar Mojokerto,27 Agustus 2017).