TERKAIT PENATAAN JARINGAN,RANGKUL SELURUH STAKEHOLDER,PEMKOT MOJOKERTO DAPAT DUKUNGAN DITJEN MIGAS.

 MOJOKERTO KOTA- Pemkot mulai melakukan penataan terhadap sistem jaringan yang ada di Kota Onde-Onde.Kemarin,Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Mojokerto melakukan koordinasi bersama seluruh stakeholder terkait dalam\ rangka membahas Masterplane Perencanaan Infrastruktur Terintegrasi.Kepala Bappeko Kota M\ojokerto Agu\ng\ Moeljono S\ubagio menjelaskan,pengelolaan jaringan s\elam\a ini m\enjadi atensi serius Pemkot Mojokerto.Sebab,penataannya belum terintegrasi dengan baik lantaran m\as\ih terjadi tum\peng\ tind\ih berbagai jaringan.Mulai dari jaringan gas,telekomunikasi,listrik,hingga drainase.Karena itu,kemarin pihaknya mengajak semua stakeholder jaringan yang sudah eksis di Kota Mojokerto untuk dudu\k bersama.Diantaranya Perusahaan Listrik Negara/PLN,Perusahaan Gas Negara/PGN,PDAM,PT Telkom,Diskom\info & Dinas PUPR."Mereka kita kumpulkan\ untuk kita mintai jaringan petanya.Karena diakui atau tidak,selama ini kita buta terkait letak & posisi jaringan mereka masing-masing,"ujarnya.Dalam rakor yang digelar di Kantor Bappeko Kota Mojokerto kemarin,dukungan juga datang dari Ditjen M\igas Kem\enterian ESDM yang hadir secara daring.Erikson Alfredo Simanjuntak,perwakilan Ditjen Infras Migas Kementerian ESD| menyampaikan turut mendukung visi misi Walikota Mojokerto & siap bersinergi & koordinasi dengan Pemkot Mojokerto melalui Organisasi Perang\kat Daerah/OPD teknis terkait jaringan gas.Agung menyebut,pemanggilan semua stakeholder jaringan ini bertujuan mengurangi konflik antar pengelola infrastuktur dalam proses pembangunan berkala ke depan,Pasalnya,tahun 2019 lalu,Pemkot Mojokerto banyak menerima pengaduan warga terkait pemasangan jaringan karena dianggap membahayakan keselamatan jiwa."Warga mengeluhkan tatanan infrastuktur penggalian yang membahayakan pengguna jalan.makanya ,saat ini kita koordinasikan bersama ke depan tidak terjadi saling lempar kesalahan antar stakeholder,"paparnya.Dia menambahkan,pemanggilan para pemangku kebijakan dari berbagai instansi ini m\erupakan langkah awal d\ari Bappeko d\alam\ pematangan konsep pembuatan Masterpelan Infrastuktur Terintegrasi Tahun 2021.Diharapkan,Masterplan nantinya dapat mendorong kemampuan Pemkot untuk mengontrol pembangunan infrasturuktur secara komperehensif & berkelanjutan."Selain itu,ini untuk mempermudah alokasi penganggaran multi-institusi.Karena di dalam Pemerintah Bappeko berfungsi sebagai leading aktornya,"ulasnya.Mantan Kepala badan Pengelola Badan Pendapatan,Pengelolaan Keuangan & Aset/BPKKA Kota Mojokerto ini menyebut,penyusunan Masterplan juga dapat mendukung program keterbukaan informasi publik.Sehingga,dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemegang kebijaksanaan.Sebab,ini adalah bentuk komitmen Pemkot Mojokerto terhadap kepastian pembangunan infrastukutur kota.Sementara itu Fauzul Rizal Sutukno,narasumber untuk Perencanaan Wilayah & Kota mengungkapkan,hasil konsolidasi bersama seluruh instansi terkait sudah sangat kooperatif & kompak."Namun ada yang perlu agak diperdalam lantaran tadi di sampaikan dari pihak PT Telkom area terkait jaringannya berada di Kantor Sidoarjo sehingga belum dapat menyampaikan,"imbuhnya.Dosen Universitas Brawijaya Malang ini menyebutkan,untuk menidentifikasi isu permasalahan di lapangan,diakuinya cukup sulit.namun jika seluruh institusi sama-sama berkomitmen,maka saat pengerjaan masterplen infrastuk\tur terintegrasi dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan.(Di kutip dari Radar Mojokerto,Jawa Pos,7 Oktober 2020).